MEDAN I DNA - Pasca ditetapkannya Walikota Medan non-aktif Abdillah nampaknya Kota Medan seperti negeri tak bertuan. Hal ini, terlihat dari keadaan fasilitas infrastruktur dan tingkat pelayanan terhadap warga kota yang semakin hari makin memprihatinkan.
Terlihat dari kondisi jalanan Kota Medan yang kupak kapik, tersumbatnya saluran drainase, menumpuknya sampah yang tidak diangkut beberapa hari. Beberapa minggu setelah tertangkapnya Abdillah warga seolah-olah merasa kehilangan sosok bersahaja tapi di sisi lain harus menghormati proses hukum yang berjalan.
Hal ini bisa saja terobati dengan ditunjuknya Pj.Walikota yang baru yaitu Affifuddin Lubis, tumpuan dan harapan baru warga kota nampaknya ada pada diri beliau. Tetapi yang muncul adalah hal sebaliknya yaitu melempemnya kinerja Pemko Medan dan ini berlangsung lebih dari setahun, tanpa ada hal-hal yang berarti tampak dilakukan oleh beliau terkait kebijakan yang berpihak pada peningkatan pelayananan bagi warga dan fasilitas Kota M.edan.
Langganan Banjir dan Jalan yang kurang diperhatikan nampaknya membuat warga bosan dan berpikir ada walikota atau tidak ada ya sama saja. Setelah Afifuddin pensiun maka Pj.Walikota pun diganti sebelum pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2010 yaitu digantikan Rahudman Harahap.
Meskipun Pj.Walikota diganti tapi warga sedikitpun tidak terpengaruh dan tidak berpikir Pj.Walikota baru akan membawa perubahan ke arah yang lebih. Warga hanya fokus pada aktifitas keseharian dan menganggap walikota itu hanya sebagai pelengkap jabatan.
Masa kepemimpinan Rahudman yang belum genap 2 bulan sedikit banyaknya mengeluarkan terobosan baru kebijakan yang bertujuan perbaikan kinerja Pemko Medan. Tapi warga mengganggapnya hanya sebagai angin lalu bahkan tidak sedikit warga mengganggap hanya sekedar tebar pesona yang bertujuan menaikkan pamornya untuk maju sebagai calon walikota Medan atau calon Bupati Tapanuli Selatan.
Hal ini memang cukup beralasan yaitu terlihat dari kebijakannya yang tidak populis bagi kemaslahatan warga secara keseluruhan yaitu penggusuran pasar pilih kasih dalam menentukan tempat dan tidak tersentuhnya penertiban bangunan bermasalah serta pengangkutan gepeng yang berorientasi pada arogan semata tanpa memikirkan solusi.
Hal di atas yang terhimpun dari pantauan Lembaga Analisis Sosial Budaya Masyarakat Kota (LASBuM’K) selama 2 minggu pada bulan Agustus 2009 melakukan penelitian di Kota Medan.
Koordinator LASBUM’K Padian Adi S. Siregar kepada wartawan mengungkapkan,kecenderungan lambatnya kinerja Pemko Medan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan warga dan memperbaiki sarana infrastuktur menjadi alasan kebanyakan dari warga kota untuk tidak mau perduli dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemko. Hal ini juga berdampak pada minimnya keperdulian kepada proses saran dan kritik terhadap kinerja Pemko, terlihat dari minimnya aksi dari masyarakat untuk menuntut peningkatan pelayanan dan perbaikan infrastruktur ke Pemko Medan dan DPRD Medan.
“Toh mereka berkata kalaupun warga melakukan aksi pasti tanggapan Pemko adalah kami tidak punya walikota defenitif dan APBD kecil jadi tidak bisa melakukan perbaikan. Maka kecenderungan masyarakat kepekaan sosial masyarakat jadi rendah dan hanya memikirkan kepentingan sendiri tanpa melihat adanya kepentingan orang lain yang dikorbankan dan tidak perduli penderitaan sesama. Moment Pilkada pun tidak terlalu menarik bagi warga untuk diperbincangkan dan dianggap hanya seremonial semata dan sama saja siapapun walikota tidak akan bisa berbuat banyak untuk warga,” pungkas Adi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar